Jurnal Karaton

STRATEGI PENGENDALIAN INFLASI DI KABUPATEN SUMENEP

Wardhono Adhitya — 2026-02-18

Penelitian ini mengkaji dinamika inflasi di Kabupaten Sumenep dan
mengevaluasi efektivitas strategi pengendalian inflasi di daerah tersebut. Dengan
menggunakan kombinasi data primer dan sekunder, penelitian ini menyelidiki
faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap inflasi di Sumenep, termasuk
biaya produksi, ketidakefisienan distribusi, fluktuasi harga pangan, dan tekanan
permintaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Partial Least Squares
Structural Equation Modeling (PLS-SEM) untuk menganalisis hubungan kausal
antar faktor-faktor tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi di
Sumenep terutama dipengaruhi oleh faktor biaya, seperti kenaikan biaya produksi
dan ketidakefisienan distribusi, serta faktor permintaan, terutama selama puncak
konsumsi musiman. Selain itu, penelitian ini menyoroti peran penting kebijakan
pemerintah, peningkatan infrastruktur, dan ekspektasi pasar dalam mengelola
tekanan inflasi. Berdasarkan temuan ini, penelitian mengajukan rekomendasi
kebijakan yang komprehensif, termasuk penguatan infrastruktur logistik,
memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan,
serta meningkatkan pemantauan dinamika harga pangan. Hasil penelitian ini
menegaskan perlunya langkah-langkah pengendalian inflasi yang terintegrasi dan
spesifik bagi masing-masing daerah untuk memastikan stabilitas harga jangka
panjang dan ketahanan ekonomi.

STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL PEDESAAN UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SUMENEP

Iskandar Dzulkarnain — 2026-02-18

Kemiskinan pedesaan tetap menjadi tantangan besar dalam pembangunan daerah,
khususnya di Kabupaten Sumenep yang memiliki kompleksitas geografis dan sosial
ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pemberdayaan
ekonomi lokal berbasis potensi unggulan seperti sektor pertanian, perikanan, dan
UMKM dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dengan menggunakan pendekatan
mix-method, data dikumpulkan melalui survei rumah tangga, FGD, dan telaah
kebijakan lokal. Hasil menunjukkan bahwa intervensi yang berbasis pada
optimalisasi potensi lokal, penguatan kelembagaan desa (BUMDes), serta penciptaan
lapangan kerja melalui klasterisasi sektor unggulan berdampak signifikan terhadap
peningkatan pendapatan dan penurunan tingkat kemiskinan. Strategi “Living Lab”
dan pendekatan Theory of Change juga terbukti efektif dalam membangun sinergi
antarstakeholder. Kajian ini menegaskan bahwa strategi pemberdayaan ekonomi
lokal harus bersifat partisipatif, kontekstual, dan berkelanjutan agar mampu menjadi
katalis transformasi struktural di pedesaan.

STRATEGI OPTIMALISASI PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SUMENEP

Bonaventura Ngarawula — 2026-02-18

Di Kabupaten Sumenep, meskipun terdapat upaya intensifikasi dan ekstensifikasi
pajak dan retribusi, hasil yang diperoleh masih dianggap belum optimal. Pemerintah
Kabupaten Sumenep telah melakukan penguatan kelembagaan dengan mendirikan
Badan Pendapatan Daerah, namun tantangan tetap ada, termasuk kepatuhan
masyarakat dalam pembayaran pajak dan adanya kelemahan sistem self-assessment.
Oleh sebab itu, merumuskan strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
amat dibutuhkan. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif berbasis
pada analisis data sekunder dan pendekatan kualitatif dalam mendalami isu-isu
paling strategis, maka upaya optimalisasi dimaksud perlu ditempuh melalui 2 (dua)
skenario program strategis, yakni: intensifikasi dan ekstensifikasi. Strategi
intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep perlu dilakukan
sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber yang sudah ada
melalui pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti, seperti pendataan ulang wajib
pajak, evaluasi tarif, penagihan tunggakan, dan peningkatan sistem pencatatan serta
SDM pengelola. Strategi ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah upaya
untuk mencari dan mengembangkan sumber-sumber PAD baru yang belum digarap,
seperti pendataan wajib pajak baru, penemuan objek pajak baru, dan menjalin kerja
sama dengan pihak swasta atau BUMN.

EVALUASI KEBIJAKAN REGULATIF PELESTARIAN SENI DAN BUDAYA: STUDI ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2018 DI KABUPATEN SUMENEP

Luthfatul Qibtiyah — 2026-02-18

Pelestarian seni dan budaya di Kabupaten Sumenep telah diatur melalui
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 sebagai instrumen kebijakan daerah
untuk menjaga keberlanjutan seni tradisional dan identitas budaya lokal. Namun,
dalam praktiknya, kebijakan tersebut menghadapi tantangan implementasi yang
berpotensi menghambat ketercapaian tujuan regulatifnya. Penelitian ini bertujuan
untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018
tentang Pelestarian Seni dan Budaya di Kabupaten Sumenep dengan
menitikberatkan pada efektivitas kebijakan, kecukupan instrumen regulatif, serta
pemerataan manfaat kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan desain evaluasi kebijakan publik regulatif melalui wawancara mendalam,
observasi dan dokumentasi, yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pelestarian seni dan budaya di
Kabupaten Sumenep relatif efektif dalam meningkatkan aktivitas dan eksposur
seni budaya, namun belum optimal dalam menjamin perlindungan struktural dan
keberlanjutan seni tradisional secara merata. Keterbatasan utama terletak pada
ketiadaan regulasi turunan yang operasional, lemahnya sistem pendataan seni,
serta distribusi manfaat kebijakan yang belum inklusif. Temuan ini
mengindikasikan perlunya penguatan kebijakan pelestarian seni melalui
penyusunan regulasi teknis, pengembangan basis data seni yang terverifikasi,
serta penguatan peran pemerintah daerah dan komunitas seni secara
berkelanjutan.

EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI TAMAN TAJAMARA, SUMENEP

Nirwana Haidar Hari — 2026-02-18

Penelitian ini mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep
Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
(PKL) pada kawasan Taman Tajamara sebagai zona hijau PKL. Secara khusus,
penelitian ini berupaya menjawab tiga pertanyaan: (1) bagaimana pelaksanaan
Perda tersebut di Taman Tajamara dengan dukungan sistem pemantauan berbasis
Smart PKL (IoT–MQTT); (2) faktor apa saja yang mendukung implementasinya;
dan (3) faktor apa saja yang menghambat implementasi di lapangan. Pendekatan
yang digunakan adalah kualitatif studi kasus melalui wawancara mendalam,
observasi lapangan, analisis dokumen, serta integrasi data digital dari sistem
Smart PKL yang merekam kehadiran dan jam operasional PKL secara otomatis.
Kerangka evaluasi William N. Dunn digunakan untuk menilai kinerja kebijakan,
sementara model implementasi Van Meter dan Van Horn dimanfaatkan untuk
memetakan faktor pendukung dan penghambat. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pelaksanaan Perda No. 11 Tahun 2018 di Taman Tajamara telah
memberikan arah penataan yang lebih tertib, terutama melalui pengaturan zonasi
dan pengurangan kesemrawutan ruang publik. Namun, jawaban atas rumusan
masalah pertama mengindikasikan bahwa efektivitas implementasi masih
terbatas oleh inkonsistensi penegakan jam operasional, keterbatasan sumber daya
pengawasan, dan belum terintegrasinya Smart PKL ke dalam SOP rutin
pengawasan. Menjawab rumusan masalah kedua, faktor pendukung utama
implementasi meliputi kejelasan norma zonasi dalam Perda, komitmen sebagian
aparat lapangan, dan ketersediaan data faktual dari sistem Smart PKL. Adapun
terkait rumusan masalah ketiga, faktor penghambat mencakup kapasitas
kelembagaan dan koordinasi lintas-OPD yang belum optimal, resistensi sebagian
PKL terhadap penertiban, serta belum adanya prosedur teknis penggunaan data
Smart PKL sebagai dasar tindakan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan
koordinasi kelembagaan, integrasi Smart PKL sebagai sistem pendukung
keputusan, dan penyusunan SOP operasional yang adaptif terhadap pola aktivitas
faktual PKL di Taman Tajamara.

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERBUP NOMOR 83 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN SUMENEP

Imalah — 2026-02-18

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan dan strategi tata kelola penanganan
sampah melalui integrasi pemberdayaan komunitas dengan daya tampung sampah
di Kabupaten Sumenep. Fokus penelitian diarahkan pada evaluasi kapasitas Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) Torbang, peran serta lembaga terkait yaitu Dinas
Lingkungan Hidup (DLH) dalam pengelolaan sampah, serta penyusunan
rekomendasi kebijakan redistributif yang dapat memperkuat tata kelola
persampahan daerah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif
deskriptif dengan desain studi evaluatif. Hasil penelitia dapat memberikan evaluasi
Efektivitas pelaksanaan perbup nomor 83 Tahun 2018 tentang tata kelola dan strategi
pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi, sekaligus perbup Nomor 17 Tahun 2025
tentang Pengurangan Penggunaan Plastik sekali pakai di Kabupaten Sumenep
sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mendukung penguatan regulasi
daerah, khususnya mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 83
Tahun 2018 Tentang kebijakan pengelolaan sampah tersebut.

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 29 TAHUN 2024 DALAM TATAKELOLA TEMBAKAU DI KABUPATEN SUMENEP

Mohammad Herli — 2026-02-18

Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Bupati Sumenep Nomor 29
Tahun 2024 tentang Penatausahaan Pembelian Tembakau dalam melindungi
kesejahteraan petani. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan concurrent
embedded mixed methods, penelitian melibatkan 56 informan dari petani,
pedagang, pabrikan, pemerintah, dan tokoh masyarakat di lima kecamatan sentra
tembakau. Data dianalisis menggunakan NVivo 12 dengan pendekatan analisis
tematik. Hasil mengungkap paradoks implementasi: meskipun 55,6% informan
tidak mengetahui kebijakan dan sosialisasi sangat terbatas, 66,7% petani
mengalami peningkatan pendapatan dan 88,9% merasa lebih terlindungi.
Kebijakan menciptakan dampak positif melalui efek simbolik yang memperkuat
posisi tawar petani secara psikologis. Namun, hambatan struktural persisten
berupa dominasi pedagang lokal (77,8%), minimnya peran kelompok tani (11,1%),
kompleksitas prosedural, dan lemahnya enforcement. Penelitian menyimpulkan
kebijakan berada pada tahap awal yang menjanjikan namun rapuh, dengan
capaian kuat pada dimensi legitimasi dan modal sosial tetapi lemah pada
operasional dan enforcement. Diperlukan intervensi segera pada komunikasi
kebijakan, simplifikasi prosedur, penguatan enforcement, dan transformasi
kelembagaan petani untuk memastikan dampak berkelanjutan dan merata.

PENGUATAN KEBIJAKAN TATA KELOLA PARIWISATA MELALUI KOLABORASI INTEGRASI PROGRAM SERVICE-DOMINANT LOGIC (SDL) DI KEPULAUAN SEGI TIGA EMAS SUMENEP

Syamsul Arifin — 2026-02-18

Pembangunan pariwisata kepulangan segi tima emas menghadapi berbagai
tantangan mulai dari aksesbilitas, penyediaan air bersih tata Kelola, termasuk
kapasitas sumber daya manusia. Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini
bertujuan memperlihatkan bagaimana kebijakan tata kelola pariwisata di Kepulauan
Segi Tiga Emas Sumenep meliputi Gili Iyang, Gili Labak, dan Gili Genting dapat
diperkuat melalui pendekatan Service-Dominant Logic (SDL). Menggunakan metode
kualitatif dengan wawancara semi-terstruktur, studi ini menggali pengalaman
berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, pelaku usaha,
hingga komunitas lokal dan wisatawan. Hasilnya menunjukkan bahwa bentuk
bentuk kolaborasi sudah mulai muncul, tetapi masih berjalan secara terputus-putus,
tidak mengikuti standar yang jelas, dan belum ditopang oleh institusi yang cukup
mapan. Indikasi value co-creation memang terlihat melalui peran Pokdarwis dan
masyarakat lokal dalam mengintegrasikan berbagai sumber daya, namun upaya
tersebut belum menghasilkan layanan yang konsisten maupun mekanisme
koordinasi yang terpadu. Penelitian ini juga menemukan lima kendala utama, yaitu
hambatan aksesibilitas, keterbatasan infrastruktur dasar, lemahnya struktur tata
kelola, rendahnya kapasitas SDM lokal, serta tekanan lingkungan yang semakin
meningkat. Berdasarkan temuan tersebut, dirumuskan tiga strategi penguatan
berbasis SDL: membangun sistem co-creation yang terintegrasi, memperjelas
pengaturan kelembagaan untuk mendukung kolaborasi, serta meningkatkan
kapasitas masyarakat melalui penguatan peran Pokdarwis. Secara keseluruhan,
penelitian ini menekankan bahwa tata kelola pariwisata kepulauan hanya dapat
berkembang secara berkelanjutan apabila integrasi kelembagaan, kualitas layanan,
dan kerja sama multipihak dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan.

DAMPAK HUKUM PRAKTIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (SDA) DI KABUPATEN SUMENEP TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT LOKAL

Rina Yulianti — 2026-02-18

Perubahan kebijakan pengelolaan sumber daya alam melalui sentralisasi
kewenangan pemerintah pusat dan provinsi telah membawa implikasi serius
terhadap perlindungan hak-hak masyarakat lokal di daerah, termasuk di
Kabupaten Sumenep yang memiliki potensi pertambangan batuan dan wilayah
pesisir yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak
hukum praktik pengelolaan sumber daya alam terhadap efektivitas perlindungan
hak masyarakat lokal, khususnya dalam konteks berkurangnya kewenangan
pemerintah kabupaten pasca perubahan rezim regulasi. Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis
sosiologis, yang didukung oleh studi lapangan melalui wawancara dengan
masyarakat terdampak serta instansi pemerintah daerah terkait. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa sentralisasi kewenangan pengelolaan pertambangan dan
wilayah pesisir telah menghilangkan instrumen perlindungan hukum di tingkat
kabupaten, baik yang bersifat preventif maupun represif. Kondisi tersebut
berdampak pada maraknya aktivitas pertambangan ilegal, konflik pemanfaatan
wilayah pesisir, serta meningkatnya risiko kerusakan lingkungan yang secara
langsung merugikan masyarakat. Konfigurasi kewenangan yang berlaku saat ini
belum mampu menjamin perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup
yang baik dan sehat serta tidak sepenuhnya mencerminkan tujuan penguasaan
negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB BANJIR PERKOTAAN DI KABUPATEN SUMENEP

Ardy Maulidy Navastara — 2026-02-18

Banjir perkotaan di Kabupaten Sumenep merupakan permasalahan hidrometeorologis
yang bersifat kompleks dan berulang, yang tidak semata dipicu oleh curah hujan
ekstrem, tetapi juga oleh interaksi antara karakter spasial kota, tekanan pembangunan,
dan keterbatasan sistem drainase serta kelembagaan pengelolaan ruang. Artikel ini
bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara komprehensif faktor-faktor
penyebab banjir perkotaan di Kabupaten Sumenep dengan pendekatan integratif yang
mencakup aspek klimatologis, hidrologis, antropogenik, dan spasial. Metode penelitian
yang digunakan adalah mixed methods dengan mengombinasikan analisis data
hidrologi, evaluasi sistem drainase, analisis spasial penggunaan lahan berbasis GIS,
serta kajian dokumen kebijakan dan hasil observasi lapangan. Hasil kajian
menunjukkan bahwa banjir perkotaan di Sumenep dipicu oleh intensitas hujan tinggi
yang tidak diimbangi kapasitas drainase, degradasi jaringan saluran akibat sedimentasi
dan penyempitan, peningkatan permukaan kedap air akibat alih fungsi lahan,
morfologi wilayah yang relatif datar dan cekung, serta ketiadaan ruang retensi air.
Faktor-faktor tersebut saling memperkuat sehingga membentuk kondisi banjir yang
bersifat sistemik. Temuan ini menegaskan pentingnya penanganan banjir yang tidak
hanya berfokus pada intervensi teknis, tetapi juga pada perencanaan tata ruang dan
penguatan tata kelola perkotaan secara berkelanjutan

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB) PNS DAN PPPK PADA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SUMENEP DENGAN FITUR NOTIFIKASI OTOMATIS

Pyepit Rinekso A — 2026-02-18

Kenaikan Gaji Berkala (KGB) merupakan hak yang diberikan secara periodik kepada
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
setiap dua tahun sekali apabila memenuhi persyaratan kinerja dan masa kerja. Di Badan
Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Sumenep, proses pengelolaan KGB masih
dilakukan secara manual melalui pengecekan dokumen fisik. Mekanisme ini rentan
menimbulkan keterlambatan, kesalahan input data, serta menyulitkan proses
monitoring jadwal KGB Pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan
Sistem Informasi Kenaikan Gaji Berkala berbasis web yang dilengkapi fitur notifikasi
otomatis sebagai pengingat jadwal KGB. Metode pengembangan menggunakan model
Waterfall yang mencakup analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, serta
pengujian menggunakan black-box testing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem
mampu mengotomatisasi proses pengusulan dan pembuatan Surat Keputusan Kenaikan
Gaji Berkala (SK KGB) dan memberikan pengingat otomatis (H-30, H-14, H-7) melalui
email. Pengujian menunjukkan bahwa seluruh fungsi berjalan dengan baik dan sistem
dapat membantu meningkatkan efisiensi, akurasi, serta ketepatan waktu proses KGB
pada Badan Riset dan Inovsai Daerah Kabupaten Sumenep.

PENGARUH INOVASI MIMI PERI KATE (MARI MARI PERIKSA KESEHATAN ANAK TERPADU) TERHADAP NILAI KEPUASAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS PAMOLOKAN

Imamatul Hikmah — 2026-02-18

Inovasi MIMI PERI KATE (Mari-Mari Periksa Kesehatan Anak Terpadu)

merupakan model pelayanan kesehatan terintegrasi yang dikembangkan di

Puskesmas Pamolokan sebagai upaya memperkuat kualitas layanan sekaligus

mewujudkan pelayanan yang ramah anak. Inovasi ini mengkombinasikan

pemeriksaan kesehatan, deteksi dini, pemantauan tumbuh kembang, serta

edukasi kesehatan dalam satu alur pelayanan yang sistematis, aman, dan

mendukung kenyamanan anak maupun orang tua.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi inovasi MIMI

PERI terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Desain penelitian menggunakan

komparasi nilai kepuasaan masyarakat dari dua kelompok, yaitu kelompok yang

menerima pelayanan inovasi MIMI PERI KATE dan kelompok non-inovasi,

dengan total 203 responden. Analisis data dilakukan menggunakan Independent

Samples T-Test. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan

antara kedua kelompok (p < 0,001), di mana kelompok inovasi memiliki tingkat

kepuasan yang lebih tinggi (Mean = 91,43) dibandingkan kelompok non-inovasi

(Mean = 87,41). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan inovasi

ramah anak MIMI PERI memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan

kepuasan masyarakat terhadap layanan di Puskesmas Pamolokan.

DOKUMEN KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI (PDKT) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PECATATAN SIPIL KABUPATEN SUMENEP

Wahasah — 2026-02-18

Pelayanan administrasi kependudukan yang efektif dan efisien merupakan

kebutuhan mendasar masyarakat dalam pemenuhan hak-hak sipil, namun pada

praktiknya masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, seperti rendahnya

kesadaran masyarakat untuk memperbarui data kependudukan, persepsi bahwa

proses pelayanan berbelit, serta kecenderungan menggunakan jasa perantara ketika

dokumen dibutuhkan secara mendesak. Kondisi tersebut melatarbelakangi lahirnya

inovasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi (PDKT) di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, yang secara yuridis telah

diatur dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 36 Tahun 2021 dan diperkuat melalui

Surat Keputusan Kepala Dinas serta kerja sama lintas sektor dengan berbagai instansi

dan lembaga terkait. PDKT menghadirkan layanan terintegrasi melalui tiga skema,

yaitu layanan internal, eksternal, dan insidental, yang memungkinkan penerbitan

beberapa dokumen kependudukan sekaligus dalam satu kali pengajuan. Layanan

internal telah diterapkan di seluruh unit pelayanan Dukcapil, baik di Mal Pelayanan

Publik maupun kecamatan, sementara layanan eksternal telah memproses lebih dari

10.000 permohonan dari mitra Dukcapil, dan layanan insidental memfasilitasi

penerbitan lebih dari 1.000 dokumen bagi korban dan keluarga korban bencana.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi dokumentasi

dan observasi, dengan hasil menunjukkan bahwa PDKT mampu meningkatkan

kualitas dan efektivitas pelayanan publik, memperluas akses layanan terutama bagi

masyarakat kepulauan, menekan praktik percaloan, membentuk kesadaran tertib

administrasi kependudukan, serta memperkuat kolaborasi kelembagaan lintas sektor

secara berkelanjutan