DOKUMEN KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI (PDKT) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PECATATAN SIPIL KABUPATEN SUMENEP

Abstrak

Pelayanan administrasi kependudukan yang efektif dan efisien merupakan

kebutuhan mendasar masyarakat dalam pemenuhan hak-hak sipil, namun pada

praktiknya masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, seperti rendahnya

kesadaran masyarakat untuk memperbarui data kependudukan, persepsi bahwa

proses pelayanan berbelit, serta kecenderungan menggunakan jasa perantara ketika

dokumen dibutuhkan secara mendesak. Kondisi tersebut melatarbelakangi lahirnya

inovasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi (PDKT) di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, yang secara yuridis telah

diatur dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 36 Tahun 2021 dan diperkuat melalui

Surat Keputusan Kepala Dinas serta kerja sama lintas sektor dengan berbagai instansi

dan lembaga terkait. PDKT menghadirkan layanan terintegrasi melalui tiga skema,

yaitu layanan internal, eksternal, dan insidental, yang memungkinkan penerbitan

beberapa dokumen kependudukan sekaligus dalam satu kali pengajuan. Layanan

internal telah diterapkan di seluruh unit pelayanan Dukcapil, baik di Mal Pelayanan

Publik maupun kecamatan, sementara layanan eksternal telah memproses lebih dari

10.000 permohonan dari mitra Dukcapil, dan layanan insidental memfasilitasi

penerbitan lebih dari 1.000 dokumen bagi korban dan keluarga korban bencana.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi dokumentasi

dan observasi, dengan hasil menunjukkan bahwa PDKT mampu meningkatkan

kualitas dan efektivitas pelayanan publik, memperluas akses layanan terutama bagi

masyarakat kepulauan, menekan praktik percaloan, membentuk kesadaran tertib

administrasi kependudukan, serta memperkuat kolaborasi kelembagaan lintas sektor

secara berkelanjutan